Presiden Prabowo sebut pakar dan akademisi yang mengkritiknya 'goblok' – Mengapa Indonesia disebut satu langkah menuju otoritarianisme ?

Presiden Prabowo Subianto menyebut para pakar yang mengkritiknya dengan istilah "goblok", 18 September lalu. Pernyataan Prabowo ini dinilai merendahkan dan berpotensi menciptakan masyarakat yang antisains.

Ini bukan kali pertama Prabowo melontarkan sindiran serta tuduhan kepada pihak-pihak yang mengkritik program atau kebijakannya. Selama hampir dua tahun menjadi presiden, Prabowo setidaknya sudah empat kali mengucapkan makian, antara lain "ndasmu", "antek asing", "londo ireng", dan yang terakhir, "goblok".

Kata-kata makian yang disebut Prabowo itu berbahaya karena semakin menunjukkan gejala otoritarian yang melarang perbedaan pandangan, menurut pakar politik di lembaga kajian Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal.

BBC News Indonesia telah meminta tanggapan kepada Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari. Namun hingga artikel ini dipublikasi, dia tidak memberi jawaban.

Mengapa Prabowo menyebut kata 'goblok'?

Mengenakan pakaian batik dan peci hitam, Prabowo menyampaikan pidato dalam perayaan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional di Jakarta Convention Center, Senayan, 18 September lalu.

Di hadapan politikus dan kader sejumlah partai, Prabowo mulanya berbicara tentang apa yang dia anggap "kesamaan nilai perjuangan" di antara partai politik.

Menurut Prabowo, hampir seluruh partai memiliki cita-cita yang sama, yaitu mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Prabowo lantas menceritakan "sumpah yang dipegangnya sejak muda". Dia mengklaim, dirinya sejak berumur 18 tahun telah siap mempertaruhkan nyawa untuk negara demi membela Indonesia.

Prabowo berkata, dia bercita-cita agar seluruh rakyat Indonesia hidup sejahtera dan tidak lagi menghadapi persoalan mendasar seperti kelaparan, kesulitan memperoleh pengobatan, dan kekurangan gizi.

"Tidak ada anak-anak Indonesia yang berangkat sekolah kelaparan, tidak ada anak-anak Indonesia yang stunting tidak dapat gizi sehingga tulangnya lemah, ototnya lemah, sel otaknya lemah, tidak bisa bersaing dengan anak-anak bangsa lain," kata Prabowo.

"Saya tidak ingin melihat itu," ucapnya dengan nada menggebu-gebu.

"Saya ingin melihat Indonesia sejahtera. Itu sumpah saya," kata Prabowo, yang langsung disambar tepuk tangan meriah.

"Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar, saking pintarnya jadi goblok," kata Prabowo, yang lagi-lagi disambut sorakan.

Prabowo kemudian mengaitkan perkataannya dengan pentingnya menjaga kejujuran dalam menyampaikan pendapat, khususnya di kalangan intelektual.

Dia mengklaim ada sejumlah pihak yang mengaku sebagai pakar, tapi menurutnya justru menyampaikan fitnah.

"Ada beberapa pakar, saking pakarnya, dia melontarkan fitnah. Tapi, sudahlah, kita bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Saya mencatat saja," ucapnya.

Di akhir pidato, Prabowo berpesan kepada pihak-pihak yang memiliki kepakaran maupun intelektual agar tetap menjunjung kejujuran dalam menyampaikan analisis dan pendapat.

Dari ndasmu, antek asing, sampai londo ireng

Ini bukan kali pertama Prabowo mengekspresikan ketidaksukaannya kepada orang maupun lembaga yang kerap mengkritik program-programnya.

Saat berpidato di acara perayaan HUT ke-17 Gerindra di Bogor, Jawa Barat, Februari 2025, Prabowo menyebut istilah dalam bahasa Jawa, "ndasmu". Dia menyebut kata tersebut berkali-kali.

Umpatan dalam bahasa Jawa itu diduga diarahkan kepada pihak-pihak yang mengkritik janji politiknya, seperti Makan Bergizi Gratis, hingga kabinet Merah Putih yang dinilai terlalu gemuk, hingga anggapan Presiden ke-7 Joko Widodo masih turut campur dalam pemerintahannya.

"Nanti saya dibilang dikendalikan Pak Jokowi, cawe-cawe... ndasmu," kata Prabowo berbisik yang dihujani tawa.

Narasi 'antek asing' juga kerap muncul setiap kali Prabowo berpidato. BBC News Indonesia menghitung 'antek asing' telah diucapkannya sebanyak 25 kali pada rentang Oktober 2024-Februari 2026.

Terbaru, Prabowo kembali mengulang narasi serupa kala berpidato di acara Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, 19 September lalu.

Sembari mengingatkan para santri agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial, Prabowo juga meminta mereka tidak percaya kepada pihak yang dilabelinya sebagai "antek-antek asing".

"Jangan percaya mereka-mereka yang saya katakan antek-antek asing, jangan percaya mereka, mereka punya uang mereka bisa bayar buzzer, mereka bisa main di sosmed, hati-hati!" ucap Prabowo.

Prabowo menuding "antek-antek asing"—tanpa menyebutkan secara eksplisit pihak mana—ingin melemahkan masyarakat Indonesia, melalui penyebaran informasi di media sosial.

Sebutan "londo ireng" keluar dari mulut Prabowo ketika berpidato di puncak Peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta, Juli 2026.

Awalnya Prabowo menyinggung pemberitaan yang dia tuding hanya menyoroti sisi negatif kinerja pemerintahan, khususnya terkait program perbaikan sekolah.

Media tersebut, katanya, sengaja menampilkan sekolah yang belum direnovasi di halaman depan untuk membangun persepsi negatif.

Prabowo mengklaim pemerintahannya tidak antikritik. Tapi, dia menuding ada segelintir orang yang tidak senang dan mengabdi pada bangsa lain. Prabowo menyebut pihak-pihak itu sebagai "londo ireng".

"Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Iya, yang ikut Belanda perang lawan kita, londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada, hanya dia sekarang pakai baju lain kan," ujar Prabowo.

"Wartawan, jurnalis, apa itu, pengamat, LSM harus kita tanya, yang gaji lu siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphone-mu siapa? Cari pekerjaan susah, kita tahu kan?" ucapnya.

Apa bahaya dari perkataan Prabowo?

Sejumlah istilah yang dituturkan Prabowo itu, menurut pengamat politik dari CSIS, Nicky Fahrizal, menandakan bahwa presiden "tidak menginginkan kritik" terhadap setiap keputusan yang dia ambil.

Lebih dari itu, menurut Nicky, kata makian yang ditujukan Prabowo kepada pakar menunjukkan sang presiden tidak percaya pada data, analisis, sains, maupun pandangan yang berbeda.

"Ini satu langkah menuju otoritarian," ujar Nicky Fahrizal.

"Karena dalam rezim otoritarian tidak boleh ada suara yang berbeda. Semua harus disatukan suaranya. Ini yang menurut saya berbahaya," ujarnya.

"Iklim demokrasi, yang semua memerlukan transparansi dan akuntabilitas, kritik diperlukan untuk memperbaiki kebijakan yang tidak tepat sasaran," kata Nicky.

Nicky Fahrizal juga menyoroti bagaimana Prabowo menjawab kritik dalam kapasitasnya sebagai kepala negara yang dianggapnya kurang pantas dan seakan tidak memahami etika kenegaraan.

Sebagai Presiden, menurut dia, kritik tidak seharusnya dipandang seperti serangan personal.

"Namun, bagi Pak Prabowo [kritik] menjadi sangat personal matters banget. Orang mengkritik kebijakan dia dianggap menyerang personal," cetusnya.

"Padahal Anda sebagai Presiden, membuat kebijakan, justru orang mengkritisi karena itu adalah dimensi publik.".

Guru Besar Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto, sependapat. Ia menilai sebutan "goblok" yang ditujukan kepada pakar adalah tidak pantas, merendahkan, bahkan melecehkan.

Secara tidak langsung, kata Sulistyowati, pemerintah turut memproduksi masyarakat anti-sains yang tidak berpikir rasional.

Para pakar atau intelektual yang mengkritik Presiden Prabowo, menurutnya, bukan hadir dari ruang kosong. Kritik itu disebutnya muncul akibat absennya lembaga seperti DPR yang semestinya melakukan "check and balances" terhadap keputusan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat.

Beberapa contohnya, antara lain Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang menurut Sulistyowati "cacat dan lebih banyak merugikan".

"Sudah 50.000 orang keracunan MBG, kemudian kopdes memaksa dana desa yang seharusnya membangun desa tapi dipakai untuk bikin kopdes," paparnya.

"Belum lagi masalah pengangguran, kualitas guru buruk karena kesejahteraan buruk, itu artinya kehancuran Indonesia akan terjadi. Dan kita yang melancarkan fungsi check and balances dikatakan goblok. Buruk sekali negara kita," kata Sulistyowati.

Mengapa Prabowo resisten terhadap kritik?

Pakar politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Firman Noor, menilai ada beberapa hal yang membuat Presiden Prabowo terkesan resisten terhadap kritik.

Pertama, menurut Firman, Prabowo dikelilingi oleh lingkaran orang-orang partai yang tidak pernah melontarkan kritik. Konsekuensinya, Prabowo tak terbiasa menerima kritikan secara terbuka.

"Prabowo tidak terbiasa dengan adu argumentasi yang sengit. Sehingga dia melihat men-challenge sebuah ide adalah hal yang aneh gitu," kata Firman Noor kepada BBC News Indonesia, Minggu (20/09).

Kedua, menurut Firman, ketika menjabat sebagai presiden, Prabowo juga berada dalam 'lingkungan' yang sangat menjaga kekuasaannya sehingga tidak memberi ruang pada orang untuk menyampaikan masukan atau pendapat.

"Sehingga dia merasa benar, dan tidak menerima ada celah," kata Firman.

Ketiga, menurut profesor riset di BRIN ini, Prabowo memang bukan tipikal pejabat yang mendasarkan kebijakannya berbasis riset atau kajian ilmiah. Hal itu merujuk pada perkataan seorang menteri yang menyinggung bahwa Prabowo mendapatkan wangsit untuk mendirikan kopdes.

"Jadi riset dan kajian ilmiah tidak menjadi menu utamanya," ujar Firman.

Namun demikian, pakar politik Bawono Kumoro, punya pandangan berbeda.

Ia berkata, meskipun Prabowo merespons pengkritiknya dengan gaya bicara yang disebutnya "blak-blakan", tapi pada prakteknya Prabowo tidak melakukan hal-hal represif kepada mereka.

Semisalnya, dengan menangkap atau melaporkan ke penegak hukum.

"Tidak ada profesor yang kritis terhadap Pak Prabowo kariernya dihambat, atau Prabowo membuat kebijakan-kebijakan yang berkontribusi pada menyempitnya ruang-ruang sipil," ucap Bawono kepada BBC News Indonesia.

Berdasarkan pengamatannya, setiap presiden di Indonesia punya gaya bicara yang berbeda-beda.

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, menurutnya, dalam berpidato selalu menggunakan bahasa yang sangat tertata. Begitu pula kala merespons para pengkritiknya.

"Beliau responsnya lebih kepada hal-hal yang melankolis, gemar curhat."

Sementara Presiden ke-7 Joko Widodo, relatif irit bicara. Tapi, menghadapi pengkritiknya dengan membuat kebijakan yang disebutnya agresif.

"Sebenarnya menurunnya kondisi demokrasi yang terjadi saat ini kan sejak era Pak Jokowi. Beliau merespons dengan cara lain, yang langsung dirasakan, seperti menyempitnya ruang publik."

Terlepas dari itu, Bawono juga tak membenarkan umpatan maupun sindiran yang dilontarkan Prabowo. Sebab, bagaimanapun hal tersebut bakal memunculkan sentimen negatif di publik.

"Mungkin kalau sekali atau dua kali, masih sebatas hiburan ya, tapi kalau lebih dari empat kali saya khawatir lahir sentimen negatif publik yang besar," kata Bawono.