Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?

Lampung diklaim menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi satelit pencitraan canggih asal China. Namun, sejumlah kalangan menerbitkan kekhawatiran tentang keamanan data.

Peluncuran satelit Lampung-1 dijadwalkan berlangsung di lepas pantai Shandong, China, pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Pemprov Lampung menyebut proyek ini sebagai lompatan transformasi digital tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun, hal ini memunculkan sejumlah pertanyaan:

Bagaimana skema kerja sama dengan perusahaan antariksa asal China, STAR.VISION Aerospace? Siapa pengendali satelit? Siapa pemilik data? Bagaimana mekanisme pengamanan data mengingat wilayah Lampung mencakup kawasan strategis Selat Sunda yang menjadi salah satu jalur pelayaran internasional?

Kerja sama ini bermula dari penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dengan STAR.VISION pada Mei 2025 yang dikoordinasikan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Di era sekarang, keputusan yang baik harus lahir dari data yang akurat. Lampung-1 akan membantu kita melihat kondisi daerah secara lebih cepat, lebih luas, dan lebih presisi sehingga kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," kata Gubernur Mirzani.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menjelaskan penamaan Lampung-1 merupakan bentuk penghargaan kepada pemerintahannya atas inisiasi kerja sama tersebut.

Dia menegaskan kepemilikan dan kendali satelit tetap berada di bawah STAR.VISION Aerospace.

"Satelit itu bukan milik Pemerintah Provinsi Lampung, satelit itu milik STAR.VISION. Pemerintah Provinsi Lampung bersama BRIN memanfaatkan teknologi dan datanya," katanya.

Salah satu pertanyaan yang muncul adalah mengenai jenis data yang dapat diakses Pemprov Lampung.

Marindo bilang, kerja sama pemerintah daerah hanya sebatas pemanfaatan data untuk kepentingan sipil.

"Kami hanya pada sisi pemanfaatan teknologi dan data untuk sektor pertanian, kelautan, dan pelayanan publik," katanya.

Saat ditanya apakah terdapat klausul mengantisipasi agar data tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan atau militer negara lain, Marindo tidak menjelaskan secara rinci.

Mengapa muncul perhatian terhadap Selat Sunda?

Sorotan terhadap proyek ini muncul karena wilayah Lampung berada di pintu masuk Selat Sunda, salah satu jalur pelayaran internasional yang dilalui kapal-kapal domestik maupun internasional.

Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Pemprov Lampung maupun BRIN yang menyebut data satelit Lampung-1 digunakan memantau aktivitas pelayaran internasional atau kawasan strategis pertahanan.

Dalam siaran pers, Pemprov Lampung menyebut pemanfaatan satelit difokuskan pada:

Solusi dari langit

Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, Indra Jaya Wiranata, mengatakan pemanfaatan teknologi satelit untuk keperluan pertanian misalnya, adalah keniscayaan.

Namun, kata dia, proses kerja sama Lampung-1 tak banyak melibatkan petani atau akademisi untuk mengurai akar persoalan di lapangan.

"Karena dari situ baru keliatan permasalahan utamanya apa? Setelah mendapatkan akar permasalahan baru ketemu solusinya," kata Indra yang saat ini terlibat proyek HARVEST Erasmus+, pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan melalui pendidikan tinggi.

"Bisa jadi kebijakan mangkrak nanti. Jadi punya satelit tapi tidak dimanfaatkan, takutnya begitu."

Menurut Indra persoalan yang ditemukan di lapangan saat ini lebih penting daripada teknologi satelit, yaitu petani didominasi kelompok usia tua, anak muda tidak tertarik bertani dan terjadi kesenjangan transfer pengetahuan.

Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pola cuaca yang semakin sulit diprediksi menjadi kebutuhan mendesak di sektor pertanian.

"Dengan iklim yang tidak bisa diprediksi sekarang itu, menjadi penting menerima ilmu pengetahuan baru terkait adaptasi perubahan iklim untuk pertanian. Saya rasa universitas harus memegang peran penting di situ," kata Indra.

Meski demikian, Indra menilai teknologi satelit tetap memiliki potensi besar mendukung transformasi sektor pertanian apabila diintegrasikan dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Data satelit dapat dimanfaatkan memantau kondisi lahan, memprediksi potensi kekeringan atau banjir, mengidentifikasi kesehatan tanaman, hingga membantu pengambilan keputusan terkait waktu tanam dan distribusi sumber daya.

Menurutnya, manfaat tersebut akan optimal jika diiringi dengan peningkatan kapasitas petani, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, serta kebijakan yang benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi petani sehari-hari.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Lampung, Irfan Tri Musri, menilai kerja sama pemanfaatan teknologi satelit pada dasarnya merupakan perkembangan positif.

"Yang harus menjadi concern kita adalah seberapa penting dan seberapa urgen kerja sama satelit ini," kata Ifran saat ditemui di kantornya, Selasa (04/08).

Ia juga mempertanyakan tujuan utama penggunaan satelit tersebut.

Menurut Irfan, berbagai data mengenai curah hujan, perubahan tutupan lahan, kawasan hutan, maupun lingkungan sebenarnya telah tersedia melalui berbagai kementerian dan lembaga pemerintah.

Oleh karena itu, dia bilang, tantangan berikutnya bukan sekadar memperoleh data yang lebih cepat.

"Ketika data-data tersebut sudah didapatkan, apakah ini akan dibarengi dengan efektivitas tata kelola pemerintahan untuk menjawab persoalan yang ada?" katanya.

Iran juga mendorong transparansi bentuk kerja sama Pemprov Lampung, BRIN dengan perusahaan asal China tersebut.

"Kalau satelit ini gratis tentu menjadi kabar baik dari sisi politik anggaran. Tetapi apakah benar-benar makan siang gratis atau ada sesuatu di baliknya? Itu yang juga perlu dijelaskan," katanya.

Menurut dia, keterbukaan informasi penting agar masyarakat memahami manfaat yang diperoleh pemerintah daerah sekaligus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kerja sama tersebut.

Perlu diperjelas akses data mentah

Data yang dihasilkan satelit Lampung-1 punya segudang manfaat, kata Direktur Centre for Air and Space Policy (CASP), Taufik R. Nugraha.

Pemprov Lampung akan lebih terbantu dalam mengelola banjir, longsor, kebakaran hutan sampai pembalakan liar.

"Jadi kalau ditanya untung ya pasti untung, dan ini program yang bagus... Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Provinsi Lampung memiliki hak dan akses penuh terhadap raw data-nya?" kata Nugraha.

Raw data merujuk pada data mentah yang dikumpulkan langsung oleh sensor sebelum diolah, disaring, atau dianalisis.

Dalam konteks satelit, raw data adalah seluruh informasi asli yang ditangkap sensor satelit saat mengamati suatu wilayah.

Menurut Nugraha hal yang perlu diperjelas bukan keberadaan satelit, tapi siapa yang menerima data mentah, siapa yang mengelola, dan siapa yang memiliki akses penuh terhadap hasil pengamatan.

"Kalau misalnya Pemerintah Lampung tidak punya akses terhadap raw data, maka ini akan menjadi masalah," tambahnya.

Tanpa akses data mentah, maka pihak dari Indonesia hanya akan memperoleh data yang sudah diolah, diseleksi, dan tidak semua informasi hasil pengamatan ditampilkan.

Nugraha bilang, akses data mentah ini penting karena dapat memberikan verifikasi data secara independen.

"Apalagi tadi kalau kita hubungkan karena Lampung itu next to Sunda Strait (dekat dengan Selat Sunda), ini yang berpotensi menjadi permasalahan keamanan," katanya.

Di mana kedaulatan teknologi antariksa nasional?

Kerja sama Pemprov Lampung, BRIN dengan STAR.VISION dari China memunculkan kembali mimpi Indonesia mengembangkan teknologi antariksa yang mumpuni dan bersaing secara global.

Taufik R. Nugraha dan akademisi dari Universitas Padjajaran, Arfin Sudirman telah mengurai benang kusut perjalanan teknologi antariksa sejak orde lama, orde baru hingga reformasi.

Tulisan ilmiah mereka berjudul Program Pertahanan Antariksa Indonesia: Peluang dan Tantangan dimuat dalam situs S. Rajaratman School of International Studies (RSiS) pada 2025.

Indonesia punya sejarah panjang di bidang antariksa. Sejak era Soekarno, Indonesia bahkan menjadi negara keempat di Asia yang berhasil membuat dan meluncurkan roket dari wilayahnya sendiri pada 1964.

Program antariksa kemudian berkembang melalui satelit Palapa di era Orde Baru. Namun di periode ini Indonesia beberapa kali kehilangan momentum seperti pembatalan partisipasi astronot Indonesia dalam misi NASA pada 1986 karena kecelakaan Challenger.

Menurut kedua penulis, saat ini Indonesia tidak memiliki ancaman langsung di luar angkasa. Namun, kedekatan Indonesia dengan Laut China Selatan membuat perkembangan keamanan di kawasan berpotensi berdampak terhadap kepentingan Indonesia.

"Keamanan antariksa Indonesia dapat menghadapi tantangan apabila konflik di Laut Cina Selatan meningkat," tulis makalah ini.

Nugraha dan Arfin juga melihat pentingnya penguasaan teknologi antariksa di Indonesia.

Hal ini berguna untuk pengawasan wilayah laut yang luas; pemantauan daerah-daerah terpencil; dukungan intelijen, pengintaian, dan surveilans sampai deteksi aktivitas ilegal di laut, termasuk praktik dark shipping (kapal yang mematikan AIS untuk menghindari pemantauan).

Disebutkan juga, pada 2024 TNI AU membuka kemungkinan pembentukan Space Command seperti yang dimiliki China dan Australia. Tujuannya, meningkatkan kemampuan pengintaian dan pengawasan lintas wilayah Indonesia. Namun, gagasan tersebut belum terealisasi.

Keduanya juga melihat apa yang disebut sebagai "tantangan" dalam pengembangan teknologi antariksa Indonesia.

Pertama, ketidakjelasan lembaga seperti pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional (DEPAN-RI) pada 2014, peleburan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) ke BRIN pada 2021.

Kedua, Indonesia juga kehilangan momentum mengembangkan roket yang mampu mencapai ketinggian lebih dari 300km, dan pada akhirnya meluncurkan satelit mikro secara mandiri.

Ketiga, keterbatasan anggaran riset. Rendahnya porsi anggaran penelitian dibandingkan alokasi untuk dukungan manajemen dan pengadaan alutsista tergambar dalam APBN Pertahanan 2025. Dukungan manajemen: Rp80,8 triliun, alutsista: Rp68,9 triliun dan anggaran riset pertahanan: Rp1,6 triliun.

"Artinya setiap Indonesia berganti Presidep, kebijakannya itu berganti. Nah, sementara teknologi keantariksaan itu tidak bisa lima tahun sekali ganti," kata Nugraha.

'Mendeteksi pohon sakit sampai emas bawah tanah', apa saja keunggulan Satelit Lampung-1?

Dalam keterangan resmi Pemprov Lampung disebutkan Lampung-1 adalah sepasang satelit observasi bumi (H01/H02) yang dipromosikan dalam proyek OSE (Open Space Ecosystem/Oriental Smart Eye) dari STAR.VISION.

Satelit ini dirancang melakukan pencitraan hiperspektral. Secara sederhana, teknologi pencitraan dari angkasa ini dapat melihat ratusan warna dan panjang gelombang yang tidak bisa dilihat manusia, sehingga dapat mengetahui karakteristik suatu objek secara sangat detail.

Misalnya, warna pohon di hutan tidak melulu ditampilkan dengan hijau sebagaimana penglihatan manusia atau aplikasi peta pada umumnya.

Dengan teknologi hiperspektral, sebagian hutan dapat dicitrakan dengan warna tertentu lantaran pohon-pohon tersebut kemungkinan sakit atau stres karena kekurangan nutrisi.

Teknologi hiperspektral yang digunakan diklaim mampu menghasilkan informasi permukaan bumi dengan tingkat detail lebih tinggi dibanding citra satelit konvensional.

Gambarannya seperti barcode atau kode batang pada barang-barang di supermarket. Tapi bentuknya warna-warni.

"Setiap material memiliki komposisi kimia dan fisik yang berbeda, setiap material memiliki kode batang cahaya yang unik," dikutip dari situs STAR.VISION.

Berikut adalah manfaat satelit Lampung-1 dengan teknologi hiperspektral:

Mendeteksi stres tanaman akibat kurang air atau nutrisi sebelum gejalanya terlihat secara kasat mata. Teknologi ini juga mampu memetakan jenis tanaman dengan akurasi tinggi serta membantu optimasi irigasi dan pemupukan untuk meningkatkan hasil panen.

Data hiperspektral dapat digunakan memantau penyakit, hama, tingkat nitrogen, dan kelembapan tanaman. Jika dikombinasikan dengan data cuaca dan informasi lapangan, teknologi ini membantu mencegah gagal panen dan meningkatkan produktivitas pertanian.

Teknologi ini memungkinkan pendeteksian ledakan populasi alga berbahaya, pemantauan kualitas air, identifikasi polutan, serta penilaian kesehatan hutan dan keanekaragaman hayati.

Dalam skala yang lebih luas, satelit hiperspektral juga dapat digunakan untuk memantau tingkat plankton di laut, mendeteksi pembuangan bahan bakar kapal ke perairan, serta mengawasi pencemaran dari aktivitas industri dan pertambangan.

Setiap jenis batuan dan mineral memiliki tanda spektral yang berbeda. Karena itu, satelit hiperspektral dapat digunakan memetakan geologi permukaan dan menemukan cadangan mineral bernilai tinggi secara lebih efisien.

Menurut sebuah tulisan di World Economic Forum, teknologi ini bahkan dapat membantu mengidentifikasi lokasi potensial emas melalui keberadaan unsur-unsur terkait seperti tembaga, timbal, dan kobalt. Selain itu, satelit hiperspektral dapat mendeteksi lithium dan mineral penting lain yang diperlukan untuk transisi energi.

Satelit hiperspektral mampu mendeteksi kebocoran metana dari instalasi energi, pencemaran dari kolam limbah tambang, serta berbagai pelanggaran lingkungan yang berpotensi merusak ekosistem.

Mengukur tingkat kejenuhan air dalam tanah untuk memprediksi potensi banjir. Jika dikombinasikan dengan LIDAR (teknologi pengindraan jauh dengan pulsa laser), data tersebut dapat digunakan memodelkan arah aliran banjir dan mengidentifikasi wilayah berisiko tinggi.

Karena dapat membedakan jenis pohon dan kondisi kesehatannya, satelit hiperspektral berguna memantau hutan, mendeteksi kekeringan, ledakan populasi serangga, hingga perubahan ekosistem yang belum terlihat secara visual.

Satelit ini mampu mengidentifikasi material bangunan, jenis atap, dan permukaan jalan. Informasi tersebut dapat digunakan mengelola fenomena suhu panas di perkotaan, memantau kondisi infrastruktur, dan mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan