Ombudsman temukan 'klaster rumah mewah' di area Lapas Cibinong, siapa saja penghuninya?

Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan didesak menelusuri temuan Ombudsman mengenai bangunan yang diklaim sebagai "klaster rumah mewah" di area Lapas Kelas IIA Cibinong.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Rizky Argama, menyebut klaim bahwa rumah tersebut merupakan "rumah dinas" belum menjawab persoalan sebenarnya.

Dalam sidak yang berlangsung Rabu (23/09), Ombudsman mengklaim menemukan klaster rumah mewah—lengkap dengan fasilitas seperti apartemen—yang diduga dihuni "warga binaan".

"Kami menemukan ada beberapa orang, satu orang mengakui warga binaan. Kemudian, saat kami masuk ke rumah ketiga, ada ada satu orang yang langsung masuk ke dalam kamar seperti menolak kami wawancarai," ujar Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati dalam konferensi pers, Kamis (24/09).

"Dalam kluster itu juga ada mobil-mobil mewah, Toyota Alphard, Fortuner, dan banyak yang lain. Yang menurut kami, kalau untuk narapidana biasa rasanya tidak mungkin," sambung Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin.

Baca juga:

Atas temuan tersebut, Ombudsman merekomendasikan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar mengembalikan "warga binaan" yang berada di luar blok tahanan, menindak petugas lapas yang menghalang-halangi kerja mereka, serta merobohkan "bangunan yang tidak seharusnya ada".

Merespons persoalan ini, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, mengklaim pihaknya telah membentuk tim untuk memeriksa dan memverifikasi sarana, prasarana, administrasi, serta standar pelayanan maupun pengamanan di Lapas Cibinong.

Mashudi juga menyebut Ditjenpas terbuka terhadap pengawasan eksternal juga menghormati kerja Ombudsman.

Mengapa Ombudsman sidak Lapas Cibinong?

Kunjungan ke sejumlah lapas oleh tim Ombudsman RI merupakan bagian dari pengawasan, menurut anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati.

Sesuai UU Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman adalah lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, termasuk BUMN, BUMD, maupun badan hukum milik negara yang dananya bersumber dari APBN serta APBD.

"Jadi kami punya mandat yang jelas," ujar Syafrida.

Kunjungan pertama ke lapas-lapas di Indonesia, sambungnya dimulai pada 26 Juli lalu bersama beberapa lembaga seperti Komnas HAM, KPAI, LPSK, Komnas Perempuan, dan Komisi Nasional Disabilitas.

Dalam setiap kunjungan atau sidak, dia berkata Ombudsman tidak pernah mengikutsertakan media. Sebab, tujuan mereka jelas, demi memastikan pelayanan publik berjalan.

Yang tak disangka, Syafrida melanjutkan, pada kunjungan kedua ke Lapas Kelas IIA Cibinong, tim Ombudsman mendapat penolakan dengan beragam meskipun sudah menunjukkan surat tugas.

"Setengah jam kami menunggu tak boleh masuk dan tidak dijelaskan alasan penolakan, kami keluar dari ruangan resepsionis lapas dan menunggu di kantin di lingkungan lapas sambil menunggu media untuk menyampaikan penolakan tersebut."

"Setelah itu kami melihat di sebelah kiri kami duduk, jaraknya 100 meter ada pagar kayu tinggi. Kami bertanya, 'Apa di balik pagar?' Oleh petugas keamanan dijawab, 'Rumah dinas kalapas'," ujar Syafrida menirukan jawaban petugas keamanan lapas.

Apa temuan Ombudsman?

Begitu masuk ke dalam, tim Ombudsman mengklaim menemukan area seperti klaster rumah mewah "yang terlihat seperti homestay", kata Syafrida.

Pada bagian bangunan lain, Ombudsman juga menemukan jejeran rumah petak bercat cream dan pagar hitam lengkap dengan area parkir mobil. Juga, terdapat bangunan mirip villa.

Oleh petugas keamanan, bangunan-bangunan tersebut diklaim sebagai "rumah asimilasi".

"Tapi saat kami cek ke dalam rumah, kami dapati sofa, kulkas berisi minuman keras, televisi, AC, meja makan," bebernya.

"Kami juga dapati bahwa rumah tersebut dihuni oleh warga binaan. Di mana keterangan warga binaan itu diakui oleh satu orang [yang berada di dalam]."

"Kluster ini seperti hunian tipe 1, 2, dan 3. Ada juga [fasilitas] simulator golf yang sedang dibangun, fasilitas gym dan kolam."

Ketika memaparkan temuan yang diklaim sebagai klaster hunian mewah ini, Ombudsman turut menampilkan foto serta video yang mereka rekam ketika sidak di lokasi.

Beberapa rumah kelihatan seperti berpenghuni karena tersimpan makanan dalam toples, air mineral, perlengkapan mencuci, serta peralatan kebersihan.

"Pada tipe [rumah lain] ada yang agak berbeda, karena seperti penginapan standar suite, deluxe, dan superior," ucap Syafrida.

Namun demikian, ia menambahkan, bukan berarti sidak tersebut berjalan mulus. Sempat terjadi aksi dorong-dorongan antara tim Ombudsman dengan petugas keamanan lapas.

Tindakan tersebut, katanya, sangat disayangkan.

Siapa saja 'penghuni' klaster rumah mewah itu?

Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin, bilang belum bisa memastikan apakah ada narapidana "kelas kakap" yang menghuni rumah-rumah mewah tersebut.

Tapi, sejauh ini Ombudsman telah mengantongi satu nama "warga binaan".

Selain rumah mewah, pihaknya juga mengklaim menemukan sejumlah mobil mewah antara lain Toyota Alphard, Fortuner, dan lainnya.

"Yang menurut kami, kalau untuk narapidana biasa, rasanya enggak mungkin," cetusnya.

"Berkaitan dengan bayaran, berdasarkan wawancara kami, dia [warga binaan] mengaku membayar sejumlah uang, tapi tidak disebutkan angkanya," sambung Syafrida.

Berbekal dokumen-dokumen yang ada, Ombudsman bakal melakukan kajian dan investigasi untuk mengetahui apakah ada maladministrasi di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Termasuk mencari tahu siapa pihak yang diduga menerima pembayaran maupun pemilik bangunan, sejak kapan bangunan itu ada, berapa biaya sewanya.

Selain juga menyampaikan segala temuan ini ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Ombudsman pun merekomendasikan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar mengembalikan "warga binaan" yang berada di luar blok tahanan, menindak petugas lapas yang menghalang-halangi kerja mereka, serta merobohkan "bangunan yang tidak seharusnya ada".

Apa tanggapan pemerintah dan DPR?

Menanggapi temuan Ombudsman, Kakanwil Ditjenpas Jabar, Yudi Suseno, menyebut bangunan tersebut merupakan rumah dinas para pejabat di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Kendati, ia bilang pihaknya akan terus mendalami jika ditemukan pelanggaran, termasuk dilakukan penindakan apabila tidak sesuai aturan.

"Adapun jika di area asimilasi tersebut terdapat hal-hal yang tidak semestinya, ini sedang kami dalami oleh tim. Komitmen pimpinan, kami akan lakukan pemeriksaan dan akan kami tindak sesuai aturan secara proporsional," kata Yudi.

Sebelumnya Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menyikapi temuan Ombudsman itu.

Ia bahkan mempersilakan media untuk meliput temuan tersebut.

"Kami memutuskan hari ini media dipersilakan meliput secara langsung seperti apa temuan Ombudsman tersebut. Apakah benar ada fasilitas mewah berstandar apartemen di sana," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis (24/09).

Yusril bilang jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan pejabat pemasyarakatan maupun petugas Lapas Cibinong, pihaknya akan mengambil tindakan.

"Kalau ada, pastikan fasilitas apa itu. Apakah itu rumah pegawai di dalam lapas, tempat asimilasi napi menjelang bebas, atau memang benar itu fasilitas mewah untuk para napi tertentu yang sanggup membayar," katanya.

Baca juga:

Terpisah, Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya menyatakan pihaknya akan segera memanggil pejabat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menindaklanjuti temuan Ombudsman RI terkait fasilitas berstandar apartemen di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Menurut dia, temuan Ombudsman menjadi bukti semakin mendesaknya perbaikan komprehensif sistem pemasyarakatan di Indonesia. Penyimpangan yang demikian akan terus muncul jika tidak ada perbaikan komprehensif.

"Ada fasilitas mewah ini kan karena ada supply dan demand. Warga binaan yang merasa elit secara ekonomi sebagai demand. Mungkin karena pelayanan dan fasilitas lapas tidak manusiawi, lalu bertemu dengan adanya supply, ya, terjadi seperti ini," katanya.

Dia mengatakan perbaikan komprehensif dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan sangat terbuka dengan berlakunya sistem pemidanaan baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Temuan Ombudsman harus ditindaklanjuti, jangan berdebat

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Rizky Argama, menyebut apa yang dilakukan Ombudsman sudah sesuai dengan mandatnya sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

Adapun lembaga pemasyarakatan (lapas) bukan ruang yang berada di luar pengawasan pelayanan publik. Justru, menurutnya, karena sifatnya tertutup dan warga binaan sangat bergantung pada penyelenggara, pengawas eksternal oleh Ombudsman jadi sangat penting.

Temuan tersebut, bagaimanapun harus ditelusuri lebih lanjut serta tidak berhenti pada perdebatan apakah bangunan tersebut merupakan "rumah asimilasi" atau "rumah dinas".

"Kalau benar ada SK yang menetapkan bangunan itu sebagai rumah dinas, itu baru menjelaskan status administratif bangunannya," jelasnya kepada BBC News Indonesia, Kamis (24/09).

"Belum menjawab siapa yang sebenarnya menggunakan, apa kepentingannya, sejak kapan, dan kenapa Ombudsman menemukan warga binaan dan fasilitas yang tak lazim di sana. Itu yang harus diverifikasi," sambungnya.

Selain itu, dia menilai, Kemenko Kumham Imipas dalam fungsi koordinasi juga harus proaktif menindaklanjuti temuan ini tanpa perlu menunggu rekomendasi final Ombudsman.

Terkait apakah fasilitas tersebut sudah berlangsung lama, menurutnya, belum bisa disimpulkan dari temuan saat ini.

"Di sinilah perlunya pendalaman dan penelusuran lebih lanjut dari temuan Ombudsman."

"Namun, fakta adanya hambatan terhadap pengawasan yang dilakukan Ombudsman, ditambah temuan yang ada, sudah cukup menjadi alasan untuk memeriksa ada kegagalan pengawasan internal atau bahkan upaya menghalangi pengawasan pada level tertentu."

Siapa saja narapidana yang menikmati fasilitas mewah di dalam penjara?

Adanya sel-sel mewah di lembaga pemasyarakatan (lapas) bukan barang baru di Indonesia.

Beberapa narapidana yang ketahuan menikmati fasilitas mewah ketika masih di penjara, antara lain:

Artikel ini akan diperbarui secara berkala.