Pemadaman listrik bergilir di Jawa disebut 'masih akan berlanjut dan frekuensinya semakin meluas'

Pemadaman listrik bergilir di berbagai daerah di Jawa selama beberapa hari terakhir diprediksi masih akan berlanjut bahkan frekuensinya bisa meluas, kata pengamat.

Chief Executive Officer dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan meskipun pemerintah mulai mengkaji opsi merevisi harga patokan batu bara untuk domestik demi menambah pasokan ke PLN, namun hal itu membutuhkan waktu tidak sebentar apalagi mesti mempertimbangkan fiskal negara.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengakui masalah pasokan batu bara ke PLTU menjadi biang kerok pemadaman listrik.

Sebabnya, selisih harga jual batu bara untuk kebutuhan dalam negeri dengan pasar global sangat jauh sehingga produsen cenderung enggan menjual komoditasnya kepada PLN.

Beberapa pelaku usaha kecil mengutarakan kekesalan mereka lantaran pemadaman listrik ini sudah merugikan bisnis mereka.

Seperti yang dialami Feni Murdiyanti di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemilik bisnis pizza rumahan ini bercerita, gara-gara listrik padam selama empat jam, ia kehilangan potensi penjualan hingga Rp1,6 juta.

"UMKM tahun ini lagi turun banget penjualannya. Kalau nanti pemadaman bergilir terjadi terus, kami takut omset turun lagi dan tidak ada penjualan," ucap Feni.

"Yang pemadaman kemarin saja turunnya udah 50%, jika nanti pemadamannya siang sampai sore otomatis saya jadi tidak bisa memproduksi, libur enggak jualan," keluhnya.

Sejak kapan terjadi pemadaman listrik?

Pemadaman listrik bergilir di beberapa daerah di Pulau Jawa mulai terjadi pada 8 Juni 2026. Saat itu, wilayah Bogor dan sekitarnya, Tangerang Raya, Kota Semarang, dan Jawa Timur mengalami pemadaman listrik.

Esoknya 9 Juni 2026, bergeser ke Kota Cirebon, Kabupaten Bantul, dan lagi-lagi Kota Semarang.

Pada 19 Juni 2026, pemadaman listrik dilaporkan berlangsung di sejumlah daerah semisal Yogyakarta, Kota Bekasi, Serpong, Tangerang Selatan, dan Banten.

Kemudian, 20 Juni 2026, beberapa wilayah di Kabupaten Bogor seperti Kecamatan Gunung Putri, Cileungsi, Klapanunggal, hingga Citeureup dan sekitarnya terdampak pemadaman listrik bergilir dengan durasi sekitar 3 jam.

Di media sosial, warganet mengeluhkan pelayanan perusahaan listrik negara tersebut dan mempertanyakan apakah konsumen bisa mendapatkan kompensasi dari kejadian ini.

"Karena kalau kita yang telat bayar, tidak yakin mereka (PLN) mau disuruh sabar," ujar seorang warganet dengan akun @WidasSatyo.

'Kami bayar listrik rutin, tapi tak ada kompensasi'

Feni Murdiyanti, pelaku usaha UMKM di Kota Semarang, Jawa Tengah, sama jengkelnya.

Ia bercerita, pemadaman listrik bergilir itu menimpa usahanya sebanyak dua kali dalam dua pekan terakhir.

Setiap kali padam, berlangsung selama tiga hingga empat jam.

"Biasanya kalau ada gangguan, lampu mati sebentar-sebentar dulu, lalu ada informasi," katanya kepada wartawan Kamal yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (21/06).

"Tapi kali ini tahu-tahu mati dan lamanya sampai tiga sampai empat jam. Tidak ada pemberitahuan sama sekali," sambungnya dengan nada kesal.

Meski pemadaman tersebut terjadi pada pagi hari, sehingga tidak sampai menghentikan produksi pizza di tempatnya, namun Feni mengaku aktivitas usahanya tetap terganggu karena seluruh pemasaran mengandalkan media sosial.

Pemakaian internet di rumah, bisa dibilang menjadi jantung usahanya dalam hal pemasaran.

Tapi begitu listrik padam dan koneksi internetnya putus, otomatis tak ada pesanan yang masuk. Komunikasi dengan pelanggan terganggu.

Imbasnya, sudah pasti terasa pada pendapatan harian. Kalau kondisi sedang ramai pembeli, katanya, usaha pizza-nya dapat mencatat penjualan hingga Rp1 juta - Rp1,6 juta hanya dalam waktu lima jam.

Tetapi, waktu terjadi pemadaman listrik, pendapatannya "terjun bebas" hanya sekitar Rp500.000.

Di tengah kondisi penjualan UMKM yang menurutnya memang sedang lesu, pemadaman listrik tanpa kepastian justru menambah beban pelaku usaha.

"UMKM tahun ini memang lagi turun banget penjualannya. Kalau nanti pemadaman bergilir terjadi terus, kami takut omset turun lagi dan tidak ada penjualan," ucap Feni menceritakan kondisi usaha yang ia bangun sejak tahun 2022 lalu.

"Yang pemadaman kemarin saja turunnya sudah 50%, kalau nanti pemadamannya siang sampai sore otomatis saya jadi tidak bisa memproduksi, libur enggak jualan," keluh mantan buruh pabrik yang memiliki usaha mandiri supaya lebih dekat dengan keluarga tersebut.

Ia berharap pemerintah dan PLN tidak hanya memperbaiki keandalan pasokan listrik, tetapi juga memberikan kompensasi bagi pelanggan, terutama pelaku UMKM yang terdampak.

"Kalau ada kompensasi seperti dulu, misalnya tambahan token listrik, itu sangat membantu masyarakat kecil dan UMKM," kata Feni.

"Kami bayar listrik rutin, tapi tiba-tiba listrik mati tanpa pemberitahuan. Kalau seperti ini terus, UMKM bisa semakin terpuruk."

'Kalau mati lampu, masyarakat bingung, usaha jadi repot'

Keluhan serupa datang dari pengrajin bakso sapi rumahan di Semarang, Nasirorul Hikmah. Ia mengalami pemadaman listrik selama sekitar lima jam lebih, mulai menjelang siang hingga hampir pukul 17.00 WIB.

Sialnya, pemadaman terjadi tepat pada jam produksi bakso, sehingga ia terpaksa melakukan penanganan secara manual agar produknya tidak rusak.

"Kalau bakso sudah matang terus tidak segera didinginkan, nanti lengket dan bisa merusak dagangan. Akhirnya saya harus mengipasi manual sambil menjereng baksonya pakai tampah, kemudian menunggu listrik menyala," kata perempuan berusia 29 tahun tersebut.

Menurutnya, pemadaman memang tidak sampai menyebabkan kerugian produk secara langsung karena masih bisa diantisipasi. Namun, ia harus mengeluarkan tenaga tambahan dan pekerjaan menjadi lebih rumit.

Selain proses produksi, aktivitas rumah tangga juga ikut terganggu.

"Saya sempat menghidupkan mesin cuci, baru setengah jalan malah mati lampu dan mandek. Jadi semuanya terganggu," ujarnya.

Hikmah mengaku tidak mengetahui penyebab pemadaman tersebut dan baru mendengar kabar mengenai isu gangguan pasokan batu bara dari media sosial.

Tapi baginya, persoalan utama bukan hanya penyebab pemadaman, melainkan ketiadaan informasi kepada masyarakat.

"Setidaknya ada pemberitahuan dulu. Kalau ada informasi, kami bisa antisipasi. Kalau tiba-tiba mati lampu, masyarakat bingung dan usaha jadi repot," katanya.

Ia berharap pemadaman serupa tidak kembali terjadi mengingat listrik telah menjadi kebutuhan mendasar bagi hampir seluruh aktivitas masyarakat.

"Listrik itu kebutuhan utama, baik di rumah maupun tempat kerja. Harapannya ya kalau bisa jangan sampai mati lagi," ujarnya.

'Jengkel saya, pesanan hilang karena pemadaman listrik'

Di Solo, Ida Khoiriyah, perajin pigura menumpahkan perasaan kesalnya gara-gara pemadaman listrik bergilir oleh PLN sekitar tiga hari yang lalu dari pukul 14.00 WIB-16.30 WIB.

Perempuan 50 tahun ini menuturkan pemadaman itu berlangsung tanpa pemberitahuan sebelumnya sehingga pelaku usaha tidak memiliki waktu untuk persiapan.

"Pas wayahe arep muleh murup (waktunya akan pulang lagi hidup). Yo wis no murup, arep nopo yo tetap muleh (ya karena sudah waktunya pulang terus mau gimana karena sudah waktunya pulang)," katanya dengan nada kesal.

Baginya, pemadaman yang terjadi dalam sepekan terakhir merugikan para pelaku usaha kerajinan pigura. Musababnya, sebagian besar peralatan produksi bergantung pada pasokan listrik.

Selama listrik padam, aktivitas produksi terhenti dan pesanan yang membutuhkan pengerjaan cepat tidak dapat dilayani.

"Ya menghambat. Jadi kadang ada pelanggan yang pesan pembuatan pigura ditunggu, kalau pesan satu atau dua kan bisa langsung bisa ditunggu. Ya karena listrik mati ya sudah, tidak ada pemasukan. Kan ini hubungannya dengan dana dan keuangan."

Ia bercerita, selama pemadaman yang berlangsung hampir tiga jam, terdapat tiga hingga empat pelanggan yang batal memesan pigura jadi di tempatnya. Padahal kalau dirupiahkan, setidaknya dia bisa mendapatkan Rp300.000.

"Untungnya selama listrik mati itu tidak banyak pesanan yang masuk, kalau banyak pasti saya tunda," katanya jengkel karena kehilangan potensi pendapatan dari pesanan yang batal.

"Ya anyel (jengkel), nek kemrungsung ya anyel (kalau tergesa-gesa ya jadi marah) kan lumayan diduitke iso nggo (bisa diuangkan untuk) jajan anak-anak."

Sebelumnya, Ida bilang pemadaman bergilir semacam itu jarang terjadi.

Dan, untuk kejadian sekarang, tak ada kompensasi dari PLN.

Apa penyebab pemadaman listrik di Jawa?

Mulanya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah pemadaman listrik bergilir yang berlangsung di beberapa wilayah di Jawa akibat stok batu bara yang menipis.

Juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengklaim kejadian tersebut disebabkan oleh gangguan teknis.

Ia juga menegaskan pada saat itu bahwa di tengah Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara yang masih terus berproses, tidak terdapat permasalahan dengan stok batu bara.

"Apalagi Pak Menteri (Bahlil Lahadalia) juga jelas menyampaikan terkait RKAB ini kan ada relaksasi bertahap," kata Dwi Anggia, Kamis (11/06).

Belakangan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, akhirnya mengakui PT PLN mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan batu bara kalori medium untuk pembangkit listrik.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR, Bahlil menyebut kondisi itu dipicu oleh rendahnya harga jual batu bara untuk kebutuhan domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) dibandingkan harga pasar dunia.

Politikus Golkar ini menuturkan kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta metrik ton per tahunnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah telah memberikan penugasan kepada perusahaan tambang batu bara sekitar 190 juta ton untuk memenuhi kebutuhan PLN.

"Dari 190 juta ton yang sudah dilakukan konfirmasi kurang lebih sekitar 150-160 juta ton, dan sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton. Artinya dari total kebutuhan PLN 154 juta yang sudah dikontrak 134 berarti kan tinggal kurang 20 (juta ton) yang belum dikontrakkan," ujar Bahlil, Senin (15/06).

Hanya saja, jika merunut lagi ke belakang, akar masalahnya lebih dari itu, kata Chief Executive Officer dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa.

Dia menjelaskan masalah kekurangan pasokan baru bara untuk PLN berawal dari perubahan kebijakan pemerintah terkait kuota produksi batu bara antara akhir tahun 2025 sampai awal tahun 2026.

Saat itu, pemerintah berencana menurunkan produksi batu bara nasional dari sekitar 790 juta ton menjadi 600 juta ton per tahun. Akibat perubahan tersebut, persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang juga berubah dan proses persetujuannya menjadi terlambat.

Fabby bilang, perusahaan tambang sebetulnya diwajibkan menjual sebagian produksinya atau sekitar 25% untuk kebutuhan domestik melalui skema Domestic Market Obligation (DMO).

Masalahnya, ia menambahkan, harga batu bara DMO untuk PLN jauh lebih rendah dibandingkan harga ekspor. Apalagi, ongkos produksi batu bara terus naik akibat inflasi, biaya operasional, suku bunga hingga kenaikan royalti.

"Harga untuk batu bara DMO itu sejak 2018 sebesar US$70 per metrik ton untuk batu bara kalori tinggi. Sementara PLN menggunakan batu bara kalori rendah dan menengah."

"Kalau dengan harga US$70 per metrik ton, sementara setelah perang di Timur Tengah harga batu bara global naik sampai US$100 per metrik ton, disparitas harga pasarnya sangat lebar. Saya bisa bayangkan kalau ada pengusaha batu bara yang sudah dapat izin RKAB, ya mereka akan menjual dulu ke luar negeri," sebutnya.

"Nah, kalau mereka (prioritaskan) jual ke luar negeri, ya di dalam negeri ditunda saja, karena di dalam negeri enggak terlalu menguntungkan, malah mungkin agak rugi lantaran marginnya tipis sekali," katanya menambahkan.

Kementerian ESDM, menurutnya, juga tak melakukan tindakan cepat, semisal dengan mengendalikan ekspor atau melarangnya. Padahal, kementerian punya kewenangan tersebut ketika situasinya serupa pada tahun 2022 silam.

Pada waktu itu, harga batu bara melonjak dan PLN kesulitan mendapatkan pasokan. Mantan Menteri ESDM, Arifin Tasrif, klaim Fabby, memutuskan melarang ekspor batu bara sebelum penambang memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO).

"Karena pada saat itu PLN ya sama seperti hari ini, bahkan walaupun belum sempat terjadi pemadaman, ada ancaman terjadi pemadaman juga di Jawa kalau pengendalian ekspor tidak dilakukan," cetusnya.

"Saya enggak melihat hal yang sama dilakukan Menteri ESDM sekarang walaupun persoalan kesulitan PLN untuk mendapatkan pasokan batu bara sudah disampaikan dari April, bahkan Mei."

Untuk diketahui, sebagian besar listrik di Pulau Jawa masih berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara lantaran biaya produksinya relatif murah dan pasokan batu bara domestik melimpah.

Apakah merevisi harga DMO menyelesaikan masalah?

Dalam perkembangan terbaru, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah sedang mempertimbangkan untuk merevisi harga patokan batu bara untuk kebutuhan domestik yang saat ini sebesar US$70 per metrik ton.

Meskipun demikian, katanya, harga baru perlu mempertimbangkan biaya produksi penambang dan kemampuan PT PLN.

Ia mengakui, ongkos produksi tambang batu bara telah meningkat. Salah satu penyebabnya, nisbah kupas atau stripping ratio (SR) untuk menambang batu bara kalori medium sudah mencapai level 8 sampai 12.

"Cost produksinya kan sudah tinggi. Jadi kita juga harus membijaksanai agar teman-teman pengusaha jangan juga dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau beli harganya rugi, enggak mungkin juga, karena pengusaha juga kan kita harus jaga agar mereka tidak rugi," kata Bahlil, Kamis (18/06).

Chief Executive Officer dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai pemerintah harus menghitung betul perubahan harga DMO agar tidak membebani fiskal.

Sebab bagaimanapun, jika anggaran kompensasi listrik ke PLN membengkak, maka defisit dalam APBN makin lebar.

Di sisi lain, konsekuensi dari kenaikan biaya produksi tenaga listrik ujungnya berimplikasi pada kenaikan tarif yang bakal ditanggung konsumen.

"Semisal kenaikan harga DMO dari US$70 per metrik ton menjadi US$90 per metrik ton seperti yang diusulkan pengusaha, apakah Presiden dan menteri keuangan setuju," imbuhnya.

"Jadi menyesuaikan harga itu juga sangat politis karena implikasinya ke biaya produksi tenaga listrik dan tarif. Enggak semudah itu (menyesuaikan), kecuali dari tahun lalu sudah dibahas. Tapi dari tahun lalu Menteri ESDM enggak mau menyesuaikan harga itu."

"Ini adalah hasil ketidakbecusan mengurus kebijakan," cetus Fabby.

Itu mengapa, Fabby berpandangan pasokan batu bara ke PLN belum bisa pulih dalam waktu dekat. Sehingga, prediksinya, beberapa wilayah di Jawa masih akan mengalami pemadaman listrik bergilir.

"Mungkin dalam 2-3 minggu ini kita masih akan mengalami pemadaman bergilir dan bahkan dalam 1-2 minggu ke depan bisa jadi intensitasnya tambah tinggi frekuensinya dan mungkin lebih luas," ucapnya.

Pemerintah, menurutnya, bisa mengambil langkah cepat mengendalikan ekspor batu bara untuk saat ini demi memenuhi kebutuhan domestik.

Apa tanggapan PLN?

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya pemadaman listrik bergilir di Jawa yang diklaimnya imbas gangguan teknis dan masalah pasokan batu bara ke PLTU.

"Kami atas nama PLN ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir," ujarnya dalam video konferensi pers yang dirilis PLN, Sabtu (20/06).

Ia kemudian menjelaskan, PLN bersama mitra pembangkit listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) terus melakukan berbagai upaya teknis guna mempercepat pemulihan dua unit pembangkit besar yang saat ini mengalami kendala operasional.

"Kami mengerahkan seluruh sumber daya terbaik PLN bersama mitra IPP agar proses perbaikan dapat berjalan cepat dan lancar, sehingga pembangkit dapat segera kembali beroperasi dan memperkuat pasokan listrik di sistem Jawa," ujar Darmawan.

Di sisi lain, PLN juga melakukan percepatan proses komersial dan logistik untuk memperkuat pasokan energi primer, khususnya batu bara kalori menengah atau Medium Rank Coal (MRC) yang digunakan oleh sejumlah pembangkit strategis.

PLN, klaimnya, mengapresiasi dukungan pemerintah melalui Kementerian ESDM yang selama ini sudah memfasilitasi penugasan kepada sejumlah perusahaan pemasok batu bara sehingga kebutuhan pembangkit dapat dipenuhi secara lebih cepat dan terkoordinasi.

Saat ini, sambungnya, PLN tengah mempercepat penyelesaian proses kontrak dan pengaturan logistik dengan perusahaan-perusahaan yang telah memperoleh penugasan pemerintah. Langkah ini dilakukan agar pasokan batu bara yang telah tersedia dapat segera masuk ke rantai pasok pembangkit dan mendukung peningkatan keandalan sistem kelistrikan.

"Kami juga mengapresiasi para pemasok batu bara yang sudah mendapatkan penugasan pemerintah dan bekerja sama dengan PLN maupun mitra pembangkit. Bersama-sama kami mempercepat penyelesaian aspek kontraktual dan logistik agar pasokan dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh pembangkit," lanjut Darmawan.

Wartawan Kamal di Semarang dan Fajar di Solo berkontribusi untuk laporan ini.